Pemilu 2014 sudah semakin dekat dan saatnya momentum ini digunakan secara tepat untuk memilih pemimpin yang mempunyai sifat “problem solving leader” atau pemimpin yang mampu membawa bangsa ini keluar dari persoalan besar yang dihadapi selama ini.
Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab persoalan besar bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan, dan penegakan hukum, dan hal tersebut membutuhkan ketokohan yang teruji, kuat, berani, jujur, dan sudah terbukti dari rekam jejaknya.
Saat ini Indonesia terdapat 240 juta orang dan tidak sulit menemukan calon pemimpin yang mempunyai sifat problem solving leader, sebagai contoh Singapura yang negaranya hanya kecil hanya butuh satu sosok seperti Lee Kuan Yew untuk membuat negeri singa itu bisa besar seperti sekarang.
Sedangkan Malaysia juga hanya butuh seorang Mahathir Mohamad, namun saat ini rakyat Indonesia seakan dicekoki media untuk memilih pemimpin “salon”, yakni figur yang dipoles, penuh pencitraan, dan dibangun kehebatannya dengan kata-kata, bukan dengan fakta. Sudah saatnya kaum terpelajar, mahasiswa dan akademisi dimanapun ikut menentukan kepemimpinan bangsa Indonesia, jangan sudah masuk dalam zona nyaman kemudian tidak ikut memikirkan bangsa Indonesia.
Tahun 2014 sangat menentukan arah Indonesia, apakah akan membawa Indonesia ke negara maju atau justru negara gagal. Pemuda memiliki tanggungjawab yang besar dalam tatanan kehidupan masyarakat karena pemuda dipandang memiliki kemurnian idealisme.
Pemuda berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yakni peranan pemuda sebagai sebuah kekuatan moral, sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial dalam masyarakat. Potensi pemuda akan sia-sia bila pemuda masih dipandang sebagai potensi suara saja.
Untuk memperoleh suara dari pemuda maka caleg akan menggunakan strategi dengan memanfaatkan media sosial seperti twitter, dan facebook. Proses pemilu seharusnya dapat menjadi sarana dalam menciptakan pemilih-pemilih cerdas yang kelak akan menjadi pemimpin negeri ini.
Masalah DPT
Pelaksanaan pemilu sudah sebentar lagi, tanggal 9 April 2014 nanti kita akan melaksanakan pemilu legislative dan pilpres, banyak persoalan yang timbul,antaranya masalah Daftar Pemilih Tetap. Dalam kesempatan ini hendak mengajak dan meminta masukan dari masyarakat, tentang bagaimana sistem pelaksanaan pemilu di tahun 2014.
Pemilu sudah sebentar lagi kita hadapi, pemilu bisa diibaratkan seperti permainan sepak bola. Apa sih persamaannya antara sepak bola dan pemilu? Persamaannya adalah dalam setiap pertandingan bola selalu ada peraturan begitu juga dalam pemilu, ada aturan yang berlaku, kemudian ada wasit yg memimpin jalannya pertandingan, dalam pemilu wasitnya ada KPU dan Bawaslu serta DKPP, setelah itu ada pemain yaitu parpol dan terakhir adalah suporter yaitu para pemilih/ masyarakat, dimana para pemilih adalah yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau sudah terdaftar di DPT.
Diluar hal tersebut juga ada yang namanya komentator pertandingan, dalam pemilu komentator tersebut adalah para LSM atau pemantau, seperti KIPP dan Perludem yang mengambil posisi sebagi komentator. Kemenangan dalam sebuah pemilu adalah kemenangan untuk masyarakat semua, bagaimana menuju kemenangan tersebut? persoalannya bagaimana menjadi pemilih cerdas, yakni bagaimana kita mengenal siapa saja yg menjadi bakal calon atau kandidat yang akan bertanding dan partai apa saja yang ikut serta.
Sekarang hal semacam tersebut bisa cek lewat situs KPU atau situs partai politik, seperti apa program dari parpol atau kandidatnya. Setelah meneluri siapa calonnya, hal yg penting pula yaitu jangan lupa memberikan hak pilih, sistem pilih yang dipakai sekarang adalah men-coblos.
Masyarakat yang kecewa dengan pilihan yang ada atau kecewa dengan pilihan kandidat yang telah dipilih karena tidak bisa menyeruarakan aspirasinya. Seperti, banyak perilaku kandidat yang hanya berfungsi sebagai “penunggu pohon” atau penunggu tiang listrik saja, tapi setelah bergaul dengan kawan kawan aktivis pemilu, pemikiran akan berubah.
Tahun 2014 nanti siap memilih, sekarang jauh lebih transparan. Kalau kita lihat para kandidat memang banyak yang tidak baik, tapi berbeda dengan aktivis pemilu ternyata mereka banyak yang baik. DPT adalah kata kunci jadi harus clean and clear, jangan sampai satu hak masyarakat terganggu dalam pileg dan pilpres. Satu suara itu sangat mempengaruhi hasil pemilu. Apalagi dari 3,3 juta DPT yang belum beres paling banyak di Jawa.
Fenomena Golput
Tahun 2014 sekarang ini sebagai warga umum bisa melihat atau mencari informasi para kandidat di website KPU, jadi tidak ada alasan kalau kita tidak memilih karena tidak tahu atau tidak kenal terhadap parpol atau kandidat yang ada. Orang yang golput masih bisa ikut dalam pemilih, kita punya keinginan agar kebijakan parlemen meningkatkan mutu kehidupan wanita.
Kita ingin pemimpin parlemen kita yang akan datang adalah calon yang bebas dari kejahatan pemilu, kejahatan lingkungan, kejahatan kemanusiaan atau kejahatan korupsi. Kalau hak pilih kita tidak digunakan, maka hak kita bisa dibuat sebagai rekayasa hasil pemilu dimana suara yang tidak terpakai digunakan untuk menambah suara dari pihak tertentu, sebetulnya masih ada orang-orang baik yang masih bisa dipilih, kalau tidak pilih, maka kekosongan itu akan di isi oleh orang yang kurang baik.
Sukses dan tidaknya pemilu 2014, serta pengetahuan kawula muda dalam bidang politik sudah seharusnya mereka mendapat pembelajaran politik dengan baik dan benar, mengingat mereka juga sebagai penyumbang suara dalam pemilihan umum, yang akan berlangsung tahun 2014 mendatang.
Dengan telah dilaksankannya bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh Panwaslu kepada para kawula muda, terutama kepada para pelajar yang merupakan pemilih pemula, untuk ikut serta memantau jalannya pemilu, dengan demikian setidaknya panwas telah mengajak pemilih muda dan kawulamuda, untuk tidak golput dan tetap memantau jalannya pemilu mendatang.
Selain itu, dengan pengetahuan politik tentang pemilihan menjadi pemilih tersebut, setidaknya biasa mengenali kapabilitas orang-orang yang akan dipilihnya nanti. Untuk itu diharapkan kepada pemuda dan kawulamuda agar konsisten dengan apa yang sudah mejadi kenyakinannya masing masing dan tetap dapat menjaga situasi yang kondusif serta tidak golput.
Ancaman Pemilu
Menjelang Pemilu 2014, potensi pelanggaran akan semakin besar dan dapat dilakukan oleh semua pihak, karena itu perlu kerja sama semua pihak untuk mencegah atau menyelesaikan semua pelanggaran pemilu, demi menciptakan pemilu yang berkualitas dan dapat menghasilkan pemimpin yang dapat memberi kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Jangan sampai kita terjebak dalam perang suku dan agama serta jangan sampai kita terbalik-balik dalam menentukan peraturan yang sudah di tentukan oleh Pemerintah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta Demokrasi yaitu Pileg tahun 2014, yang mengamankan Pemilu adalah Polri, mulai dari Kapolsek hingga Kapolri yang dibantu oleh TNI, Sampai sekarang dana Pemuli belum cair atau keluar, padahal pelaksanaan Pemilu tinggal lima bulan lagi utk pelaksanaanya.
Seperti PDI Perjuangan akan memboikot Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Jika masalah DPT belum beres dan MK tidak mencabut keputusan yang membolehkan satu pemilih mencoblos lebih dari satu kali. Pelaksanaan Pileg 2014 sudah mulai masuk kepada tahapan yang harus dicermati dimana setelah penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pengawasan akan bertumpu pada pemasangan Alat Peraga Kampanye yang semakin hari kian menjamur dimasing-masing Dapil.
Anggota Panwascam harus dapat benar-benar mencermati hal ini dengan berpegang teguh pada aturan PKPU Nomor 15 tentang penetapan alat peraga masing-masing satu disetiap Desa. Pengawasan dilakukan oleh Panwascam merupakan antisipasi dari mencegah meluasnya pelanggaran yanga akan terjadi kedepan, sebagai bekal bila terjadi pelanggaran Panwascam harus menghayati UU Nomor 8/2012 serta Perbawaslu Nomor 4/2012 soal penindakan pelanggaran. Kendala Polisi dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu, karena anggota Bawaslu dan masyarakat masih banyak yang takut bersaksi karena takut diintimidasi.
Padahal, dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu, Polisi harus memiliki saksi dan bukti yang jelas dan kuat. Oleh karena itu, meminta Bawaslu tidak takut bersaksi ketika mendapatkan pelanggaran pada Pemilu 2014. Masyarakat juga diharapkan tidak mengubah keterangan dalam bersaksi, sehingga setiap pelanggaran pemilu dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Problem Kerjasama
Masalah KPU MOU dengan Lemsaneg itu seharusnya tidak perlu terjadi dan seharusnya Lemsaneg harusnya menjaga Negara, malah kerja sama dengan KPU. Seharusnya Lemsaneg harus netral karena pimpinan Lemsaneg adalah TNI Bintang Dua dan Polri harus netral, Presidennya dari Ketua Parpol dan pangkatnya Bintang Empat.
Jadi tidak menutup kemungkinan Bintang 2 (dua) di perintah Bintang 4 itu pasti siap, makanya MOU tidak perlu terjadi. Untuk kedepan Pilkada Gubernur akan dipilh melalui sidang DPRD, tetapi untuk Bupati/Walikota masih di godok DPR RI sampai sekarang belum selesai.
Radikalisme Politik
Semua menyadari Pemilu 2014 bukanlah jalan keluar dalam mengatasi masalah bangsa, namun Pemilu 2014 akan melahirkan masalah baru yang lebih berat, yaitu perpecahan bangsa. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini, bukan semata berdebat soal masalah bangsa yang kian menumpuk dan membusuk. Kita butuh jalan keluar melaui Sidang Istimewa MPRS berdasarkan UUD 1945.
Namun, yang dimaksudkan dengan SI MPRS berdasarkan UUD 1945 bukanlah sidang yang dilaksanakan MPR saat ini yang beranggotakan para maling dan pengkhianat negara. Bukan juga sidang MPR yang dihasilkan oleh Pemilu 2014 dengan DPT ilegal, Parpol maling, Pemilu money politic. Dalam buku “Tinjauan Kompas, Menatap Indonesia 2014″, dalam ulasan komposisi legislatif, dijelaskan bahwa 502 anggota DPR periode 2009-2014 kembali mencalonkan diri dalam pemilu legislatif.
Jumlah tersebut setara dengan 89,6% dari total anggota DPR sebanyak 560 orang. Mereka mayoritas menempati nomor urut 1 dan 3. Tak ada perubahan konfigurasi politik pasca Pemilu 2014!!, Karena itu, yang kami maksudkan dengan SI MPRS berdasarkan UUD 1945 adalah sebuah kongresnya bangsa Indonesia atau musyawarah nasionalnya rakyat Indonesia, yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
SI MPRS dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh wakil-wakil utusan golongan dan utusan daerah, yang merupakan wakil utusan suku suku bangsa, utusan agama (NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hindu, Budha, Khong Hu Chu, dll.), utusan profesi seperti buruh, petani, nelayan, guruh, dokter, tentara, pengusaha, wartawan, utusan pemuda, dll. Dasar pelaksanaan SI MPRS adalah berubahnya pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang semula kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksnakan oleh MPR menjadi kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut kesepakatan dengan WTO, APEC, IMF, IMF, ADB dan WB.
Semakin banyak orang baik di partai politik maka partai politik akan menjadi baik. Orang baik jangan hanya menjadi penonton. Korupsi tidak mengenal partai politik, agama, ideologi ataupun kampus. Demokrasi tidak menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat tetapi masyarakat harus sejahtera sebelum berdemokrasi. Perubahan di dalam masyarakat tergantung dari haluan dan figur pemimpin. Politik tidak memerlukan pemilih yang cerdas tapi partai politik membutuhkan keberpihakan. Tidak mementingkan tua ataupun muda tetapi memerlukan orang orang yang jujur.
Kaderisasi Parpol
Kaderisasi instan menimbulkan tidak adanya ideologi dan visi dari parpol dalam menciptakan pemilih cerdas harus menghentikan politik uang. Kepercayaan masyarakat sangat menurun karena bayaknya anggota partai politik yang terlibat tindak pidana. Setiap pemuda mempuyai ritme yang berbeda untuk masuk dalam partai politik yaitu dengan memulai dengan bisnis atau masuk dalam Himpunan pegusaha. Pemuda harus mempunyai kreatifitas untuk masuk dalam partai politik.
Suara pemuda menentukan pemilu yang akan datang. PIDP melakukan rekrutmen dengan mengedapankan Ideologi Pancasila, loyal, nilai tambah (mempuyai modal danpengikut). Para pemuda harus lebih tampil di depan umum sebagai pengurus atau pelaksana dalam kegiatan. Kebayakan politisi hanya mencari mata pencarian di dalam partai politik dan para politisi itu tidak mempunyai kompotensi.
Partai PDIP dan Golkar merupakan partai yang mempunyai kaderisasi yang pintar dan kompoten. Partai politik harus menjemput bola dengan mencari kaderisasi yang lebih kompeten. Kampusharusterbukadan tidak harus steril dari politik, kampus juga harus membuat basar untuk.menghadirkan para partai politik.
“NKRI DI BANGUN OLEH PARA PEJUANG NEGERI AGAR KELAK BANGSA INDONESIA BISA BERJAYA DALAM SATU KESATUAN DEMOKRASI YANG UNIVERSAL UNTUK MENGANTARKAN RAKYATNYA MENCAPAI KEMAKMURAN”
Oleh : Suhendro
Jakarta, 10 Desember 2013
*dikutip dari http://leuserantara.com/artikel-pemilu-2014-habis-gelap-terbitlah-terang-tanah-airku/
Please comment here ....